Bogor, HarianProperty.com—Kementerian Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), menurunkan proporsi kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 berubah menjadi 75:25. Dengan demikian, maka 75% dana berasal dari pemerintah dalam hal ini PPDPP, sedangkan sisanya sebesar 25% di-blended dengan dana yang berasal dari bank pelaksana.

Tahun 2018 PPDPP mengelola dana sebesar Rp 6,57 triliun dari DIPA sebanyak RP 2,8 triliun, saldo tahun 2017 sebesar Rp 2,049 triliun, serta target pengembalian pokok dan penarikan sebesar Rp 2,33 triliun, dengan target sebesar 60,625 unit rumah.

Dengan terjadinya penurunan porsi pendanaan, maka target PPDPP meningkat menjadi 70.000 unit rumah. Perubahan proporsi penyaluran ini didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Dalam penyaluran dana Fasiltas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tahun ini PPDPP telah bekerja sama dengan 40 bank pelaksana yang terdiri dari 9 bank nasional dan 31 bank daerah.

Realisasi penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 31 Juli 2018 telah mencapai Rp 32,36 triliun dengan total 532.283 unit rumah. Untuk penerimaan FLPP tahun 2018, PPDPP mencatat ada sekitar 12.455 unit rumah senilai Rp 1,43 triliun.

Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Budi Hartono mengatakan bahwa PPDPP akan mengevaluasi penyaluran dana FLPP yang berjalan kurang maksimal.

“Ada 8 bank pelaksana yang belum menyalurkan FLPP secara maksimal. 8 bank tersebut terdiri 3 bank umum nasional dan 5 bank pembanguan daerah,” ungkap Budi pada Diskusi Media Ghatering Forwapera bertema “Skema Baru FLPP dan Relaksasi LTV Gairahkan Pasar Perumahan” di Bogor, Sabtu (4/8).

Meski demikian, Direktur Consumer Banking BTN Budi Satria menyebut, PT Bank Tabungan Negara Tbk mengaku siap mengambil alih kredit pemilikan rumah/KPR dengan skema FLPP yang sebelumnya dilaksanakan bank lain. “Kami siap take over kalau PPDPP memang menujuk,” pungkas Budi.